Terkuak! Empat Temuan Fatal di Proyek Irigasi Rp102 Miliar, Petani Terancam Gagal Panen

Baca Juga: Kaget Saldo Mendadak Jadi Rp 1 Triliun, Nasabah Minta Penjelasan Bank BRI Unit Penfui Kupang

Persoalan lain yang turut disorot ialah penggunaan material pasir yang diduga diambil dari bendungan setempat. Hingga kini belum diperoleh penjelasan resmi mengenai hasil uji laboratorium maupun kesesuaian material tersebut dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

Sementara itu, narasumber lainnya berinisial RP mengatakan penggunaan material lokal seharusnya tidak menjadi persoalan sepanjang telah melalui proses pengujian sesuai ketentuan.

"Kalau memang material itu memenuhi spesifikasi teknis tentu tidak masalah. Tetapi masyarakat ingin tahu, apakah sudah diuji atau belum. Itu yang sampai sekarang belum pernah dijelaskan," ujarnya.

Di luar persoalan teknis, dampak yang paling dikhawatirkan masyarakat adalah ancaman terhadap sektor pertanian. Warga di wilayah Nanga Mbaling, Nanga Mbaur, dan Pota selama ini sangat bergantung pada jaringan irigasi untuk mengairi lahan persawahan mereka.

Ketua GP2A, Abdul Adam, mengatakan keterlambatan penyelesaian proyek ditambah dugaan kerusakan konstruksi membuat petani dihantui kemungkinan gagal panen pada musim tanam mendatang.

"Wilayah kami hanya bisa panen satu kali dalam setahun. Kalau jaringan irigasi ini tidak berfungsi tepat waktu atau kualitasnya buruk, kami benar-benar terancam gagal panen. Kami mau makan apa kalau sawah tidak bisa ditanami?" kata Abdul Adam.

Baca Juga: Kirim Pesan PHK Lewat WA, Mantan Karyawan Akan Adukan Pihak Manajemen PT Nusa Bunga Ende ke Nakertrans

Ia juga menyesalkan tidak dilibatkannya masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja proyek.

"Ini proyek negara yang dibangun di kampung kami. Tetapi tenaga kerja lokal hampir tidak dilibatkan. Masyarakat tidak menikmati manfaat ekonomi, sementara risiko kerusakan justru kami yang akan menanggung," ujarnya.

Temuan-temuan tersebut juga mendapat sorotan dari mantan aktivis PMKRI Cabang Denpasar, Mansentus Jehata yang menduga terdapat indikasi penyimpangan yang perlu didalami aparat penegak hukum.

Ia menilai terdapat potensi penyalahgunaan anggaran negara, dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kendati demikian, Ia memastikan bahwa dugaan tersebut tentu masih memerlukan pembuktian melalui audit teknis maupun proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga: Alumni Berdampak: Aipda Heribertus Tena Rajut Rumah Harapan di Tepian Manggarai, Raih Apresiasi Hari Bhayangkara ke-80

Lebih jauh, Jansen menjelaskan bahwa berbagai temuan lapangan yang muncul tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis biasa, melainkan harus menjadi alarm bagi seluruh institusi pengawas dan aparat penegak hukum.