Baca Juga: Perbaikan Dikebut, PPK 3.2 Pastikan Tidak Ada Proyek Fiktif di Jalur Labuan Bajo–Ruteng
Ia juga menegaskan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak bekerja hanya di balik meja, tetapi benar-benar turun ke lapangan mendengar keluhan masyarakat.
"Kami minta SKPD jangan bekerja administratif saja. Harus ada interaksi nyata dengan rakyat. Perencanaan program tidak boleh hanya sekadar formalitas di atas kertas, tetapi harus berangkat dari realitas desa-desa," tegas Lexy.
Menutup keterangannya, Lexy menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat menolak APBD dijadikan instrumen birokrasi semata.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran adalah titipan rakyat yang wajib dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan.
"Kami tidak ingin APBD sekadar jadi angka tanpa makna. Rakyat Manggarai menuntut bukti nyata dari setiap belanja daerah. Kalau pemerintah gagal, maka ia telah ingkar terhadap mandat rakyat," tutupnya.