IDENUSANTARA.COM - Kasus dugaan intimidasi terhadap Pemimpin Redaksi (Pemred) NTTNews.net, Alfonsius Andy, menjadi sorotan hangat di kalangan wartawan Nusa Tenggara Timur.
Sumber tekanan itu datang dari seorang wartawan asal Ende, Sylvester Keda, yang mengaku bekerja di TV One, salah satu stasiun televisi nasional ternama di Indonesia.
Menurut pengakuan Andy, Sylvester menelponnya pada Jumat sore, 7 November 2025, sekitar pukul 15.40 WITA, dengan nada tinggi dan bahasa memerintah.
Baca Juga: Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Penyimpangan Anggaran Pilkada 2024
Andy membeberkan bahwa dirinya mendapatkan tekanan dari Sylvester Keda,
agar pihaknya segera memuat berita klarifikasi dari Bupati Ende, Yosef Benediktus Tote Badeoda, terkait pemberitaan NTTNews.net sebelumnya.
"Dia memperkenalkan diri dengan bangga sebagai wartawan nasional dari TV One. Tapi cara bicaranya sangat kasar. Ia memaksa saya menaikkan berita klarifikasi secepatnya, bahkan menuding berita kami framing," ungkap Andy dengan nada kecewa.
Nada "mengancam" itu, kata Andy, jelas bukan sekadar panggilan biasa. Terdengar tekanan yang menggambarkan relasi kuasa, seolah-olah media lokal seperti NTTNews.net harus tunduk pada "otoritas" wartawan dari Jakarta.
Awal Mula Kasus: Berita ETMC 2025 dan Isu Demonstrasi 39 Paroki
Akar persoalan berawal dari pemberitaan NTTNews.net di Ende berjudul "Jelang ETMC 2025, Isu Demonstrasi 39 Paroki Warnai Kabupaten Ende", yang terbit awal November 2025.
Berita itu menyoroti rencana aksi dari 39 paroki di Kabupaten Ende, bersama PMKRI Cabang Ende, yang akan melakukan demonstrasi menolak proyek geotermal bertepatan dengan pembukaan El Tari Memorial Cup (ETMC), sebuah event sepak bola bergengsi di NTT.
Baca Juga: Layanan ’Lapor Pak Amran’, Langkah Tegas Mentan Jaga Petani
Dalam berita tersebut, Ketua PMKRI Ende Daniel Sakof Turof mengkritik sikap Bupati Ende yang disebut-sebut menghindar dari momen pembukaan ETMC dengan alasan sedang berada di Jakarta.
Daniel menilai langkah itu sebagai bentuk penghindaran politik terhadap tekanan publik, terutama soal penolakan proyek geotermal yang belum mendapat restu sosial.
"Kalau mau menghindar, ya bilang saja menghindar. Jangan sampai kami turun demo, Bupati justru tidak ada di tempat. Itu membuat masyarakat kecewa," ujar Daniel seperti yang dikutip NTTNews.net pada 4 November 2025.