Dengan kata lain, pegawai perlu membedakan antara perpanjangan kontrak, rencana kebijakan, proses pengusulan, dan keputusan pengangkatan.

Keempat hal tersebut memiliki konsekuensi administratif yang berbeda.

Baca Juga: Berapa Gaji Rocky Gerung Setelah Dilantik Jadi Wantimpres? Ini Besarannya

Apa yang Harus Dilakukan PPPK Paruh Waktu?

Sambil menunggu aturan teknis, ada beberapa hal yang sebaiknya mulai dilakukan PPPK paruh waktu.

1. Periksa Data Kepegawaian

Pastikan seluruh data yang berkaitan dengan status kepegawaian sudah benar.

Mulai dari nama, nomor identitas kepegawaian, jabatan, unit kerja, dokumen pengangkatan hingga perjanjian kerja perlu diperiksa kembali.

Kesalahan data dapat menyulitkan proses administrasi apabila nantinya terdapat pendataan atau verifikasi untuk perubahan status.

2. Pantau Informasi dari Sumber Resmi

Jangan hanya mengandalkan informasi dari grup percakapan atau media sosial.

Perkembangan kebijakan sebaiknya dipantau melalui kanal resmi pemerintah, termasuk kementerian yang menangani urusan aparatur negara, BKN, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, serta instansi kepegawaian daerah.

3. Tanyakan kepada BKD atau BKPSDM

Setiap daerah bisa saja memiliki tahapan administrasi yang berbeda sesuai petunjuk pemerintah pusat.

Karena itu, PPPK paruh waktu dapat berkoordinasi langsung dengan BKD, BKPSDM, atau unit kepegawaian masing-masing.

Pertanyaan penting yang dapat diajukan antara lain apakah sudah ada surat resmi, petunjuk teknis, jadwal pendataan, serta mekanisme pengusulan perubahan status.

4. Waspadai Oknum yang Menawarkan Jalan Cepat

Pegawai juga perlu berhati-hati apabila ada pihak yang mengaku dapat menjamin pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu dengan imbalan sejumlah uang.

Jangan memberikan uang atau data pribadi kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi.

Proses pengangkatan harus memiliki dasar hukum dan mekanisme administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.