Ia juga menyebut kemungkinan berbeda, yakni putusan tersebut dapat membuka jalan bagi perubahan posisi Gibran.
“Kemungkinan kedua itu adalah inilah cara Prabowo untuk menghilangkan semua obstacle untuk memberhentikan Gibran,” katanya.
Namun, Zainal mengakui belum mengetahui keputusan yang nantinya akan diambil oleh MK.
“Terus terang saya tidak tahu yang mana dipilih oleh MK. MK tentu saja punya logika hukum,” ujarnya.
Analisis tersebut merupakan pandangan politik Zainal dan bukan merupakan sikap resmi MK. Keputusan mengenai perkara sepenuhnya berada di tangan para hakim konstitusi.
Persoalan pendidikan Gibran juga tidak terlepas dari polemik mengenai ijazah yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Gibran.
Ia mengatakan persoalan tersebut sebenarnya telah muncul sejak dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
“Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya walikota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya,” kata Gibran.
Menurut Gibran, persoalan tersebut kemudian membuat pihak sekolah mengambil langkah untuk memberikan penjelasan kepada publik.
“Ini dipermasalahkan lagi, ya sudah. Akhirnya dari sekolah saya berinisiatif untuk melakukan press release,” ujarnya.
Baca Juga: Palangka Raya Kembali Diselimuti Kabut Asap, 48 Warga Mulai Datangi Ruang Oksigen
Gibran juga menganggap perbedaan pendapat mengenai persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Tapi ya pro dan kontra ini hal yang biasa dan ya ini kita anggap aja pernik-pernik demokrasi lah,” katanya.
Kini, perhatian tertuju pada agenda pembacaan putusan MK. Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 akan diputus pada Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB.
Putusan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.