Namun, hak keuangan dan fasilitas tersebut tidak berlaku selamanya. Keduanya dihentikan apabila ketua atau anggota Wantimpres berhenti maupun diberhentikan dari jabatannya sesuai aturan yang berlaku.
Perpres Nomor 15 Tahun 2026 juga mengatur sumber pembiayaan hak keuangan dan fasilitas bagi ketua serta anggota Wantimpres.
Seluruh anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengalokasiannya dilakukan melalui bagian anggaran kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.
Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 27 Maret 2026.
Dengan aturan itu, hak keuangan anggota Wantimpres, termasuk Rocky Gerung, memiliki dasar hukum yang mengatur besaran pembayaran, fasilitas, serta ketentuan penghentiannya.***