Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp31,1 triliun, meskipun besaran tersebut masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan.
Baca Juga: Gaji ASN Dialihkan ke Koperasi, Apakah Uang yang Diterima PNS Bisa Berkurang?
Dukungan anggaran menjadi bagian penting karena perubahan status kepegawaian akan berkaitan langsung dengan pembiayaan gaji dan berbagai hak pegawai.
Meski demikian, angka anggaran pemerintah tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh PPPK akan mendapatkan nominal penghasilan yang sama.
Besaran penghasilan nantinya tetap berkaitan dengan jabatan, ketentuan penggajian, kategori kepegawaian, serta keputusan administrasi yang berlaku.
Apakah PPPK Paruh Waktu Harus Tes Lagi?
Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditunggu pegawai adalah apakah perubahan status menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan tanpa seleksi ulang.
Informasi mengenai kesempatan bagi guru PPPK paruh waktu untuk menuju status penuh waktu memang telah disampaikan pemerintah.
Namun, pegawai perlu berhati-hati dalam memahami istilah "tanpa tes ulang".
Kesempatan untuk beralih status tidak serta-merta berarti setiap PPPK paruh waktu otomatis diangkat menjadi penuh waktu tanpa proses administrasi.
Ketentuan mengenai siapa yang dapat mengikuti proses tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi, mekanisme pengusulan, hingga dokumen yang diperlukan tetap harus menunggu aturan atau petunjuk teknis resmi.
Karena itu, pegawai sebaiknya tidak menjadikan judul berita atau informasi dari media sosial sebagai satu-satunya dasar untuk mengambil kesimpulan.
Status Kontrak Bukan Berarti Otomatis Penuh Waktu
Perpanjangan kontrak juga menjadi hal yang perlu dipahami secara tepat.
Pegawai yang mendapatkan perpanjangan perjanjian kerja belum tentu secara otomatis telah masuk dalam proses pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.
Begitu pula dengan adanya rencana perubahan status pada 2027.
Status kepegawaian seseorang tetap ditentukan berdasarkan keputusan dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang.