Ruteng, Idenusantara.com - Isu pergantian kepala sekolah di sejumlah Sekolah Dasar (SD) Katolik swasta di Kabupaten Manggarai masih menjadi bahan pembicaraan serius antara Yayasan Katolik dan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai.
Ketua Yayasan Persekolahan Pusat Keuskupan Ruteng, Romo Patrik Josaphat Dharsam Guru, menegaskan bahwa saat ini Yayasan mengalami tantangan besar dalam hal ketersediaan guru Katolik yang handal dan berkualitas untuk diangkat sebagai kepala sekolah.
“Guru-guru Katolik yang memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala sekolah jumlahnya sangat terbatas. Bahkan, banyak dari mereka yang dulunya bagus dan berdedikasi, kini telah lulus seleksi P3K atau PNS dan pindah ke sekolah negeri,” ujar Romo Patrik saat dikonfirmasi wartawan media ini, Selasa (29/7/2025).
Hal tersebut menyebabkan Yayasan kehilangan sejumlah pendidik senior yang sebelumnya sangat diandalkan dalam menjalankan roda kepemimpinan sekolah. Ini membuat upaya regenerasi kepemimpinan sekolah menjadi tidak mudah.
Namun, di tengah keterbatasan tersebut, Yayasan melihat adanya peluang melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
Romo Patrik menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan Bupati Manggarai melalui Dinas PPO, kepala sekolah SD Katolik yang berasal dari kalangan PNS dapat diangkat melalui pengajuan resmi Yayasan kepada Bupati.
“Yayasan sangat memahami bahwa jika seorang PNS diperbantukan di sekolah swasta dan akan diangkat menjadi kepala sekolah, maka Yayasan harus meminta izin terlebih dahulu. Puji Tuhan, sejauh ini permohonan kami mendapat respon baik dari pihak Bupati,” ungkap Romo Patrik.
Yayasan juga berencana mengajukan kembali permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai agar beberapa SD Katolik tetap dipimpin oleh kepala sekolah berstatus PNS.
Hal ini dianggap sebagai solusi sementara yang realistis sambil tetap mematuhi peraturan dan regulasi pemerintah yang berlaku.
“Yang penting, semuanya berjalan sesuai prosedur, dan mutu pendidikan tetap terjaga. Kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan aturan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Romo Patrik juga menyinggung soal pentingnya pertanggungjawaban sebelum terjadi pergantian kepala sekolah.
Ia menyebut pengelolaan dana, terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), harus diselesaikan secara transparan dan akuntabel sebelum kepala sekolah lama digantikan.
Yayasan Katolik berharap agar semua pihak, baik Dinas PPO, Pemerintah Daerah, maupun para kepala sekolah, bisa bekerja sama dengan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap mutu pendidikan.
“Ada kekhawatiran bahwa dana BOS tidak dikelola dengan baik. Kami sudah melihat persoalan dalam pengelolaan dana SPP, dan bisa jadi dana BOS juga bermasalah. Kepala sekolah baru jangan sampai mewarisi beban lama,” tutupnya.
