Idenusantara.com-Pernyataan Bupati Kupang, Yosef Lede, yang menyebut relokasi warga Pulau Kera sebagai bagian dari tugasnya untuk "menyejahterakan rakyat", memantik kemarahan sejumlah aktivis dan pegiat kemanusiaan. Salah satu suara kritis datang dari aktivis asal Manggarai Barat, Djohanes Bentah, yang mengecam keras langkah relokasi tersebut sebagai tindakan tidak manusiawi dan penuh intimidasi.
“Pikiran Bupati ini semakin keliru. Bagaimana mungkin ia menyebut relokasi paksa itu sebagai bentuk menyejahterakan warga?” ujar Djohnes dalam pernyataannya kepada media, Jumat (16/5/2025).
Baca Juga: Wagub Johni Asadoma Dorong UMKM NTT Terus Berinovasi Lahirkan Produk Kreatif
“Warga Pulau Kera telah hidup di sana jauh sebelum ia menjabat sebagai bupati. Kenapa justru setelah beberapa bulan menjabat, ia buru-buru melakukan relokasi seolah-olah itu solusi? Ini bukan kesejahteraan, ini pengusiran.”
Djohanes, yang mengaku bukan berasal dari Pulau Kera, menyatakan kepeduliannya terhadap nasib masyarakat yang kini terancam terusir dari tanah kelahiran mereka. Ia mengaku prihatin atas cara pemerintah menangani persoalan initerutama soal kabar bahwa akan dikerahkan lima truk TNI untuk mendukung relokasi paksa.
Baca Juga: Buka AnTiK Fest 2025, Wagub Johni Asadoma Gelorakan Gerakan Beli NTT
“Sebagai sesama warga NTT, saya tidak bisa diam melihat ketidakadilan ini. Saya dengar dari warga dan dari beberapa video yang beredar, ada ancaman intimidasi bahkan keterlibatan aparat militer dalam relokasi. Ini pendekatan yang sangat represif,” tegasnya.
Tak hanya itu, Djohnes juga mengangkat kekhawatiran atas pernyataan Bupati Kupang dalam sebuah video yang menyebut bahwa relokasi tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo dan Gubernur NTT, Melki Laka Lena. Klaim ini menambah keresahan publik, sebab hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari kedua pejabat tersebut.
Baca Juga: Bangga! Claudia Restituta Monggur Gadis Manggarai Lolos Masuk National University of Singapore
“Kalau benar ini atas perintah Presiden dan Gubernur, maka ini masalah yang sangat serius. Tapi kalau tidak benar, kenapa tidak ada satu pun dari mereka yang membantah atau angkat suara? Diam mereka justru memperkuat dugaan bahwa ada konspirasi di balik relokasi ini,” katanya dengan nada penuh kekecewaan.
Djohanes pun menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur NTT segera memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pencatumkan nama mereka oleh Bupati Kupang.
“Saya minta kepada Presiden dan Gubernur, kalau benar itu bukan perintah kalian, tolong sampaikan ke publik. Jangan biarkan nama kalian dipakai untuk menjustifikasi pengusiran warga Pulau Kera. Ini menyangkut nasib manusia, bukan sekadar administrasi pemerintahan,” tegasnya.
Baca Juga: Gelar RUPS LB 2025, Gubernur Melki: Bank NTT Tidak Boleh Dikelola Dengan Dominasi Politik
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kupang terkait tuduhan relokasi paksa dan penggunaan aparat militer dalam prosesnya. Pemerintah Provinsi NTT dan Istana Negara juga belum mengeluarkan klarifikasi atas video yang mengatasnamakan mereka sebagai pemberi perintah.
