“DAU merupakan bagian dari dana TKD, yakni dana dari pusat,” ujar Nursalim.

Jika pembiayaan tetap masuk dalam APBD, belanja pegawai daerah secara nominal tentu akan meningkat. Namun, menurut Nursalim, kenaikan persentasenya tidak otomatis menjadi ekstrem apabila transfer dari pemerintah pusat juga meningkat.

Baca Juga: Terungkap! Ini Identitas 2 Narapidana Korupsi yang Ditemukan Ombudsman di Hunian Mewah Lapas Cibinong

NTB Siapkan Anggaran Rp200 Miliar

Gambaran besarnya kebutuhan anggaran dapat dilihat dari kondisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan data BKD NTB, terdapat sekitar 9.392 PPPK Paruh Waktu yang pembiayaannya dialokasikan sekitar Rp200 miliar per tahun.

Jumlah tersebut terdiri dari:

• 2.241 guru dan tenaga kependidikan;
• 450 tenaga kesehatan;
• 10 tenaga teknis;
• 6.691 tenaga administrasi.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu bukan hanya persoalan administrasi kepegawaian.

Ada konsekuensi anggaran yang harus dihitung secara matang, terutama karena jumlah pegawai tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi fiskal daerah yang berbeda.

Bukan Sekadar Ganti Status

Pemerintah sebelumnya menetapkan skema PPPK Paruh Waktu sebagai salah satu cara memberikan kepastian status kepada tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN tetapi belum tertampung dalam seleksi PPPK 2024. BKN menjelaskan kebijakan tersebut juga ditujukan untuk penataan tenaga non-ASN dan pemenuhan kebutuhan ASN.

Karena itu, rencana peralihan menuju PPPK Penuh Waktu membutuhkan sejumlah tahapan.

Mulai dari validasi jumlah pegawai, kebutuhan formasi, kemampuan anggaran, hingga mekanisme pengangkatan harus disiapkan sebelum kebijakan diterapkan.

BKN juga sebelumnya menyebut bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi daerah dan belanja pegawai.

Target Awal 2027 Masih Menunggu Skema Final

Dengan proses pendataan dan penghitungan anggaran yang masih berlangsung, rencana implementasi pada awal 2027 belum dapat dimaknai sebagai kepastian bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu otomatis berubah status pada Januari 2027.

Pemerintah masih perlu menyelesaikan skema dan memastikan kesiapan anggaran.

Baca Juga: Manajer Kopdes Merah Putih Ramai Protes, Penempatan Jauh hingga Beda Pulau Jadi Sorotan