Josua Pardede menilai pemerintah perlu memperhitungkan seluruh risiko tersebut sebelum memutuskan perluasan peran koperasi dalam penyaluran gaji dan dana pensiun ASN.

Kebijakan yang menyangkut penghasilan pegawai, menurut pertimbangan tersebut, harus memastikan pembayaran berlangsung tepat waktu dan tidak menambah beban biaya yang tidak diperlukan.

Baca Juga: Pelatihan K3 Rumah Sakit Online Oktober 2026 Dibuka, Simak Jadwal, Biaya, dan Fasilitasnya

OJK dan LPS Belum Menerima Rincian Skema Penjaminan

Aspek perlindungan dana juga menjadi pertanyaan penting dalam pembahasan ini.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa informasi yang diketahuinya mengenai rencana tersebut sejauh ini masih sebatas wacana.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa belum ada pembicaraan antara OJK dan pemerintah mengenai rencana penyaluran gaji PNS melalui koperasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rincian teknis mengenai pengelolaan dana, mekanisme pembayaran, serta bentuk perlindungan apabila terjadi masalah masih perlu diperjelas.

Perlu dipahami pula bahwa perlindungan simpanan di koperasi tidak otomatis sama dengan penjaminan simpanan di bank. Status lembaga, jenis dana, dan ketentuan yang berlaku perlu diperiksa sebelum suatu skema diterapkan.

Karena itu, kejelasan mengenai lembaga yang bertanggung jawab atas dana ASN menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan pemerintah.

Perbankan Daerah Juga Bisa Terdampak

Rencana tersebut tidak hanya berkaitan dengan koperasi dan ASN, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi bagi industri perbankan daerah.

Selama ini, pembayaran gaji pegawai pemerintah menjadi salah satu sumber dana murah atau low-cost fund bagi perbankan. Dana tersebut berperan dalam mendukung likuiditas dan kegiatan penyaluran kredit.

Apabila sebagian penyaluran gaji berpindah ke koperasi, bank yang selama ini mengandalkan layanan penggajian ASN berpotensi mengalami perubahan pada komposisi dana pihak ketiga.

Dampaknya akan bergantung pada skema yang nantinya dipilih pemerintah, termasuk apakah koperasi bertindak sebagai mitra layanan pembayaran atau menjadi perantara aliran dana.

Karena itu, perubahan sistem penggajian perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem keuangan, khususnya bagi bank daerah yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah daerah.

Respons ASN: Jangan Sampai Gaji Menjadi Lebih Rumit

Di kalangan ASN, wacana tersebut memunculkan tanggapan beragam. Sebagian berharap perluasan layanan koperasi dapat memberikan kemudahan, tetapi ada pula yang khawatir sistem baru justru menambah kerumitan.