IDE NUSANTARA.COM - Penetapan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong warga meminta lembaga antirasuah itu menelusuri penggunaan bantuan penanganan gempa bumi senilai Rp20 miliar di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Warga meminta KPK memeriksa secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana tersebut, termasuk dugaan penggelembungan harga (mark up), alur pembelian, identitas pemasok, hingga keabsahan nota transaksi yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Permintaan itu terutama menyasar belanja kebutuhan pangan dan logistik bagi korban gempa, seperti susu, mi instan, telur, serta terpal yang didistribusikan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah terdampak.
Baca Juga: PT Joglo Multi Ayu Tunggak Rp3,09 Miliar ke Vendor, Proyek Kantor Pajak Rp37 Miliar di Manggarai Barat Terancam Putus Kontrak
Desakan tersebut muncul di tengah penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB oleh KPK.
Warga menilai penggunaan anggaran kebencanaan perlu diperiksa secara transparan agar bantuan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sebelumnya, KPK mengamankan 14 orang dalam operasi senyap pada Selasa (13/10/2026). Mereka kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi penetapan lima orang sebagai tersangka setelah pimpinan bersama tim penindakan menggelar ekspose atau gelar perkara pada Rabu (14/10/2026).
Baca Juga: Lawan Apatisme, Bawaslu Bali Tantang Mahasiswa UNHI Jadi Pionir Demokrasi
Kelima orang tersebut terdiri dari unsur penyelenggara negara dan pihak swasta. Mereka adalah Bima Setyawan, tenaga ahli Kepala BNPB yang disebut merupakan adik Kepala BNPB Letjen Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli lainnya; Gabriel Purwaka Sigit, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BNPB; serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa N G.
“Jadi begini, setelah proses penyelidikan tertutup yang dilakukan sejak kemarin ya, hari Selasa tepatnya, ada beberapa kegiatan yang kemudian membawa para pihak ke Gedung Merah Putih KPK. Nah, setelah di kantor, kemudian dilakukan pemeriksaan, wawancara, atau pendalaman dalam bentuk berita acara permintaan keterangan yang dituangkan dalam sebuah produk resmi,” kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Karena itu, warga meminta KPK menelusuri penggunaan bantuan Rp20 miliar di Manggarai Timur secara tersendiri, terutama pada transaksi pengadaan barang yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan korban gempa.
Baca Juga: Lowongan Kerja Sales CV Blantar untuk Wilayah Ruteng, Reo, dan Borong, Ini Syaratnya
Rion, salah satu perwakilan warga di Borong, sebelumnya, mengatakan pemeriksaan perlu menjangkau seluruh rantai transaksi, mulai dari pemasok, distributor, harga pembelian, hingga dokumen yang dijadikan dasar pencairan dan pertanggungjawaban anggaran.
“Pemeriksaan juga perlu mencocokkan harga yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban dengan nilai transaksi sebenarnya. Penelusuran tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan harga antara nilai barang pada tingkat distributor dan harga yang dibayarkan pemerintah. Karena kami juga menduga kuat adanya dugaan mark up harga,” kata Rion kepada Ide Nusantara, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan barang tersedia atau telah disalurkan. KPK juga perlu memeriksa surat pesanan, faktur, nota pembelian, bukti pembayaran, dokumen penerimaan barang, serta berita acara distribusi.
Baca Juga: Desil 4 Bisa Dapat Bansos Apa pada 2026? Cek Peluang PKH dan BPNT serta Cara Mengeceknya
Dokumen tersebut, katanya, perlu dicocokkan dengan jumlah barang yang dibeli, harga satuan, pihak pemasok, dan penerima akhir untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dan kondisi sebenarnya.
Salah satu transaksi yang diminta untuk ditelusuri adalah pembelian produk milik PT Wings, seperti susu dan mi instan, yang disebut disalurkan melalui distributor di Manggarai Timur.
Warga meminta KPK memeriksa asal barang, pihak distributor atau pemasok, harga yang dibayarkan pemerintah, serta harga barang pada tingkat distributor. Perbandingan itu dinilai penting untuk mengetahui apakah terdapat selisih harga yang tidak dapat dijelaskan secara wajar.
Selain pembelian melalui distributor, Rion juga meminta transaksi pengadaan kebutuhan penanganan gempa melalui dua toko besar di Kota Borong, yakni Toko Widi dan Pancaran Mart, turut diperiksa.
Baca Juga: 5 Menit Verifikasi Bansos 2027 Lewat Perlinsos, Ini Data yang Wajib Disiapkan
Penelusuran Ide Nusantara mengidentifikasi kedua toko tersebut sebagai tempat pembelian kebutuhan penanganan gempa yang dimaksud dalam informasi yang dihimpun media ini.
Warga meminta pemeriksaan mencakup jenis dan jumlah barang, harga satuan, nilai transaksi, bukti pembayaran, serta pihak yang menerima barang.
Nota pembelian juga perlu dibandingkan dengan barang yang benar-benar diterima dan didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Jika terdapat perbedaan antara nilai transaksi, jumlah barang, dan realisasi distribusi, warga meminta perbedaan tersebut ditelusuri lebih lanjut.
Pembelian terpal untuk penanganan dampak gempa, termasuk yang didistribusikan ke sekolah-sekolah terdampak, juga diminta diperiksa.
Baca Juga: Singapura Peringatkan 7 Perusahaan di Indonesia soal Kabut Asap, 4 Dikaitkan dengan Grup Sinar Mas
Pemeriksaan itu mencakup harga, jumlah, spesifikasi, penyedia, dan nota pembelian terpal. Dokumen pengadaan perlu dicocokkan dengan jumlah barang yang benar-benar diterima serta didistribusikan di lapangan.
Warga menilai pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar penggunaan anggaran tidak hanya dinyatakan benar berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi juga sesuai dengan nilai transaksi dan realisasi bantuan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa di NTT.
Dari jumlah tersebut, Rp40 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTT, sedangkan masing-masing Rp20 miliar diberikan kepada delapan kabupaten di Pulau Flores, termasuk Manggarai Timur.
Delapan kabupaten penerima bantuan masing-masing Rp20 miliar itu adalah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Baca Juga: Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp824 Triliun, Ini 3 Fokus Penggunaannya
Dalam rapat penanganan bencana di Nagekeo pada 26 Agustus 2026, pemerintah pusat menegaskan bantuan tersebut harus digunakan untuk penanganan bencana.
Kepala BNPB Suharyanto juga menyatakan bantuan Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima pemerintah daerah dan harus digunakan khusus untuk kebutuhan penanganan bencana.
Di Manggarai Timur, Bupati Agas Andreas mengonfirmasi bantuan tersebut telah masuk ke kas daerah.
Dalam video yang diunggah melalui akun Facebook resmi Media Center Manggarai Timur, Agas menyatakan dana bantuan Presiden tersebut menjadi tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan gempa.
“Saya Agas Andreas, Bupati Manggarai Timur menyampaikan bahwa bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebesar Rp20 miliar sudah masuk di kas daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai tambahan untuk belanjaan BTT penanganan bencana gempa di Kabupaten Manggarai Timur,” kata Agas.
Baca Juga: Puluhan Tahun Tanpa Air Bersih, Warga Kajuata di Manggarai Timur Harus Berjalan 2 Kilometer
Menurut Bupati dua periode tersebut, dana itu antara lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi, menyediakan tenda, serta membantu penanganan pasien dari lokasi atau posko menuju rumah sakit.
“Satu, secara umum untuk pemenuhan pangan bagi para pengungsi. Karena pengungsi kami ada yang mengungsi karena rumahnya roboh dan ada yang mengungsi di Pos Mandiri,” ujarnya.
“Kedua, akan diberikan bantuan tenda dan yang ketiga penanganan pasien dari lokasi atau posko ke rumah sakit,” lanjutnya.
DPRD Pertanyakan Pengawasan Bantuan
Persoalan pengawasan bantuan bencana di Manggarai Timur sebelumnya juga disampaikan Ketua DPRD Manggarai Timur, Salesius Medi.
Dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana di Rumah Jabatan Bupati Manggarai Timur pada 25 Agustus 2026, Salesius mempertanyakan keterlibatan DPRD dalam pembahasan dan koordinasi mengenai bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Gaji PNS Bakal Lewat Kopdes Merah Putih pada 2026? Ini Pernyataan Terbaru Menteri Koperasi
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bantuan yang berasal dari anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya dan benar-benar diterima masyarakat terdampak.
“Pascabencana lembaga DPRD tidak dilibatkan terkait dengan bantuan-bantuan dari pusat. Sementara bantuan ini adalah dari APBN,” kata Salesius.
Pernyataan tersebut memperkuat pentingnya keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pembelian, pembayaran, dan distribusi bantuan penanganan gempa.
Di tengah penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB, warga meminta KPK tidak mengabaikan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran kebencanaan di daerah, termasuk dana Rp20 miliar di Manggarai Timur.
Baca Juga: Kapan TPG Triwulan III 2026 Cair? Simak Sinyal Terbaru dan Tahapan Pencairan Tunjangan Guru
Warga menegaskan, permintaan itu bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Pemeriksaan diperlukan untuk menguji dugaan penggelembungan harga dan memastikan setiap transaksi sesuai ketentuan.
Bagi masyarakat terdampak gempa, transparansi bukan sekadar urusan dokumen pertanggungjawaban. Hal yang lebih penting adalah memastikan uang negara benar-benar berubah menjadi bantuan yang layak, dengan jumlah dan harga yang wajar, bagi mereka yang sedang menghadapi dampak bencana.***