Akademisi asal NTT menyoroti kritikan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang memuat meme gedung DPR yang diujung video ada tikus berwajah ketua DPR RI Puan Maharani yang menyertakan keterangan "Dewan Perampok Rakyat".
Hal tersebut merespon terkait dengan Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang Cipta Kerja dalam sidang paripurna.
Yohanes Oci menegaskan bahwa dalam negara yang menganut sistem demokrasi maka sah-sah saja orang menyampaikan pendapat sebab itu sudah dilindungi oleh UUD 1945 tapi kebebasan itu ada batasnya yaitu etika dan moralitas sebagai negara Pancasila.
"Orang menyampaikan pendapat sah-sah saja karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Kita ini kan menganut sistem demokrasi artinya semua orang punya kebebasan berekspresi dan berpendapat, tapi yang harus dipahami oleh kita bahwa kebebasan itu ada batas nya yaitu etika dan moralitas sebab kita ini negara Pancasila maka kedepankan nilai-nilai Pancasila disetiap narasi kritikan kita," tegas Yohanes Oci Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sutomo ketika dikonvirmasi via telepon (24/03/2023).
Ia menambahkan jika UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR kalau memang bertentangan dengan UUD 1945 silahkan mengajukan yudicial Review karena itu mekanisme hukumnya.
"Prinsipnya kalau undang-undang cipta kerja itu mencederai prinsip hukum yakni UUD 1945 silahkan ajukan yudicial review. Ikutin
Mekanisme hukumnya sehingga langkah politik melalui aspirasi yang dilakukan oleh BEM UI tersebut berjalan tapi lakukan juga prosedural hukumnya dengan melayangkan gugatan ke MK agar persoalan dari sisi hukum clear and clean," papar penggagas Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur Komisariat Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini.
"Saya juga dulu pernah mengalami seperti mereka berteriak ketika ada kebijakan pemerintah yang berdasarkan kajian kita itu salah maka kita protes. Yang penting kritikan itu harus kedepankan substansinya," tutupnya.
