Kedua, LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM). LPDB adalah badan di bawah Kemenkop UKM yang menyalurkan pinjaman dana bergulir khusus untuk koperasi. Sejak 2008 hingga 2024, LPDB telah menyalurkan Rp19,11 triliun dana ke koperasi/UMKM di seluruh Indonesia, dengan pola konvensional maupun syariah. Keunggulan dana LPDB adalah bunga rendah dan jangka waktu fleksibel, cocok untuk pembiayaan proyek koperasi skala lebih besar.
Misalnya, ada koperasi pertanian yang mendapat pinjaman LPDB untuk membangun rice milling unit modern, atau koperasi peternak yang dibiayai LPDB guna membeli bibit sapi perah unggul. LPDB juga mendanai inisiatif inovatif: tahun 2023 LPDB menggandeng PT Global Dairi (produsen susu) untuk membiayai koperasi peternak dalam meningkatkan produksi susu lokal.
Dalam program ini, LPDB menyalurkan modal melalui koperasi untuk pengadaan bibit sapi dan kredit tanam jagung pakan, yang dibayar kembali dari hasil penjualan susu dan jagung. Contoh ini memperlihatkan model kemitraan: LPDB + korporasi + koperasi + petani, sehingga risiko terkelola dan kesejahteraan anggota meningkat. Bagi koperasi desa Merah Putih, LPDB adalah opsi pendanaan penting terutama untuk unit usaha produktif yang memerlukan investasi awal (penggilingan padi, bengkel alat pertanian, toko grosir desa, dll).
Baca Juga: Mendes Yandri Tegaskan Kolaborasi Desa dan Kota Kunci Pemerataan dan Kemajuan Ekonomi Nasional
Pemerintah menargetkan penyaluran dana bergulir terus naik; tahun 2024 saja dialokasikan Rp1,85 triliun untuk koperasi sektor riil dan simpan pinjam. Koperasi desa perlu disiapkan agar mampu menyusun proposal bisnis yang bankable sehingga bisa mengakses dana LPDB ini.
Ketiga, crowdfunding dan fintech. Di era ekonomi digital, koperasi juga bisa memanfaatkan platform urun dana (crowdfunding) dan pinjaman peer-to-peer (P2P) lending. Kementerian Koperasi sendiri telah berkolaborasi dengan layanan Securities Crowdfunding (SCF) dan fintech untuk memperluas akses modal startup dan UMKM. Skema ini sebenarnya dapat diterapkan di tingkat desa.
Bayangkan koperasi desa membutuhkan modal untuk membuka unit usaha homestay wisata. Alih-alih hanya mengandalkan pinjaman bank, koperasi bisa menghimpun dana dari masyarakat luas melalui platform crowdfunding dengan imbal hasil tertentu. Investor publik akan tertarik jika usaha koperasi prospektif dan transparan. Langkah seperti ini sudah mulai dirintis; misalnya, sebuah koperasi di Daerah B berhasil menghimpun ratusan juta rupiah via crowdfunding untuk membangun pabrik pengolahan sampah organik menjadi pupuk, dengan imbal hasil penjualan pupuk dibagi ke investor.
Pemerintah mendorong inisiatif semacam ini karena sejalan dengan spirit gotong royong digital. Bahkan, Duta Koperasi Milenial telah dilibatkan untuk menghubungkan program Koperasi Merah Putih dengan platform fintech modern. Tentu, regulasi tetap harus dipatuhi: koperasi yang ingin crowdfunding perlu memastikan skema sesuai hukum dan fairness bagi anggota. Namun potensi inovatifnya besar – apalagi beberapa platform P2P lending syariah juga siap mendukung pembiayaan koperasi sektor pertanian dan peternakan dengan skema bagi hasil.
Keempat, pendanaan publik dan Dana Desa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada tiga skema pendanaan yang disiapkan untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih, dan skema pertama adalah sumber dana publik (public fund). Maksudnya, Dana Desa serta transfer anggaran pemerintah ke daerah dapat digunakan sebagai modal awal koperasi. Ini mirip model BUMDes: selama ini BUMDes diberi penyertaan modal dari Dana Desa, kini koperasi pun bisa mendapat alokasi. Surat Edaran Kementerian Desa tahun 2025 bahkan mengatur bahwa Dana Desa boleh digunakan untuk biaya pendirian koperasi dan modal awal operasional.
Dengan kata lain, desa bisa “investasi” ke koperasi warganya. Contoh konkret, di satu desa di Jawa Barat (ilustrasi), pemerintah desa mengalokasikan Rp50 juta dari APBDes 2025 sebagai modal penyertaan koperasi Merah Putih, yang digunakan untuk membuka toko pertanian. Selain Dana Desa, APBN melalui skema Inpres juga turun tangan. Inpres No. 9 Tahun 2025 memastikan bahwa dana pusat bisa dipakai untuk biaya notaris, pelatihan, digitalisasi koperasi, hingga insentif bagi desa yang berhasil menjalankan koperasi dengan aktif. Sinergi APBN dan APBDes ini diharapkan menutup kebutuhan pembiayaan tahap awal berdirinya koperasi di ribuan desa.
Terakhir, ada alternatif pendanaan lain seperti kemitraan BUMN/BUMD dan filantropi. Sejumlah BUMN memiliki program CSR dan kemitraan yang mendukung koperasi. Misalnya, beberapa bank BUMN menyediakan dana bergulir kemitraan yang disalurkan lewat koperasi untuk sektor pertanian. Begitu juga pemerintah daerah (Pemda) yang bisa menganggarkan bantuan modal bagi koperasi desa melalui dinas terkait. Selain itu, konsep seperti Bank Wakaf Mikro (Lembaga keuangan mikro syariah di sekitar pesantren) bisa diintegrasikan dengan koperasi syariah desa untuk memperkuat permodalan segmen ultra mikro. Bagi koperasi syariah, sumber zakat/infaq juga bisa menjadi modal sosial yang digulirkan kepada anggota yang membutuhkan (dikelola melalui unit Baitul Maal).
Baca Juga: Tinggal di Rumah Reyot Berukuran 6x7 Meter, Anastasia Lija Bertahan di Tengah Keterpurukan
Dari berbagai skema di atas, jelas bahwa koperasi desa Merah Putih memiliki beragam jalan untuk memperoleh modal. Tantangannya adalah kapasitas SDM koperasi dalam memanfaatkan peluang tersebut. Pemerintah tidak sekadar membuka keran dana, tapi juga mendorong pendampingan manajemen keuangan. Hal ini penting agar koperasi mampu menyusun proposal kredit, mempertanggungjawabkan penggunaan dana, dan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Sri Mulyani mengingatkan bahwa banyak koperasi desa akan dibiayai pinjaman dari bank Himbara, bukan hibah, sehingga disiplin bisnis harus kuat.
Koperasi harus memastikan usaha yang dibiayai menghasilkan pendapatan untuk mencicil kembali pinjaman. Relevansi topik pembiayaan ini dengan gerakan Koperasi Merah Putih 2025 tak diragukan lagi adalah vital. Ketersediaan modal yang memadai dan terencana akan menentukan apakah puluhan ribu koperasi desa itu bisa benar-benar beroperasi atau hanya ada di atas kertas. Dengan memahami opsi KUR, LPDB, crowdfunding, Dana Desa, dan lainnya, para penggiat desa dapat merancang skema pembiayaan kombinasi yang paling pas bagi koperasi desanya. Semangat Merah Putih berarti semangat gotong royong pembiayaan: dari pemerintah pusat, daerah, perbankan, hingga masyarakat, semua bersatu membantu koperasi desa tumbuh mandiri.