Arnoldus menambahkan bahwa, logika efisiensi mengharuskan pengurangan biaya, termasuk biaya perjalanan dinas, peningkatan produktivitas dan margin laba yang lebih besar.
Untuk itu, lanjut Arnoldus Wea, prinsip Budget Constraint, harus diterapkan di mana penggunaan keuangan untuk kenaikan gaji, fasilitas kesehatan dan perjalanan dinas direktur dan staf, hanya berasal dari keuntungan lebih. Jika Bank rugi atau tidak menaikkan keuntungan, anggaran untuk fasilitas harus dipotong sebagai konsekuensi.
Ia juga mengingatkan bahwa, Provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan jelas membutuhkan biaya perjalanan yang besar untuk menjamin kinerja SKPD, juga termasuk kinerja Bank Daerah.
"Yang dibutuhkan adalah standar penggunaan anggaran yang wajar dan tidak melanggar, tidak memboroskan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan sektro lain. Standar ini bisa merujukan pada aturan Kementerian keuangan mengenai pagu anggaran, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi NTT," imbuhnya.
Pria yang menjadi penggagas gerakan para perantau ingat kampung, kembali ke kampung, dan membangun kampung melalui Yasayan Anoldus Wea menandaskan jikalau standar ini bisa diadaptasi setiap tahun sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan kerja lembaga terkait.
"Selain itu, kontrol terus-menerus terhadap Bank NTT perlu dilakukan oleh dewan pengawas, pemda atau pihak yang berkepentingan. Seharusnya ketika ada indikasi masalah, pemda harus dipanggil untuk memberikan penjelasan dan ini perlu diterangkan kepada publik terkait nomenklatur item penganggaran. Jika mau jujur, perjalanan dinas adalah pengeluaran yang paling gampang diakali, misalnya dengan menaikkan biaya akomodasi dan pengeluaran tertentu," tohoknya.
Arnoldus Wea menyampaikan hal penting lainnya yakni Bank NTT harus memulihkan kepercayaan publik.
"Bank NTT dalam pandangan saya, sudah lama bermasalah. Lembaga ini alih-alih sebagai semacam badan usaha daerah justru sering terkooptasi dalam percaturan politik hingga sulit menjadi industri keuangan yang sehat dan profesional. Saban tahun kita selalu mendegar ada direktur yang menjadi tersangka atas dugaan korupsi, ini preseden buruk," ucapnya.
Oleh karena itu, transformasi jelas dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Pertama, pembenahan pada sektor manajerial harus dilakukan, orang-orang yang terindikasi bermasalah harus ditarik keluar dan tempatkan individu yang kompoten. Ini termasuk perekrutan pegawai yang selama ini dalam banyak pemberitaan ada kesan nepotisme di dalamnya. Kedua, perlu ada upaya peningkatan pelayanan dan memperluas peluang investasi, sejauh ini Bank NTT mengelola sumber modal dari pemerintah sehingga sulit untuk melepaskan diri dari perangkap politik. Ketiga, perkuat pelayanan di sektor primer yang menjadi kebutuhan masyarakat, penetrasi pelayanan kredit yang sehat dan kemudahan akses harus diberikan untuk masyarakat NTT," pungkas Arnoldus Wea. (Tim/in)*
