Polda NTT Gelar FGD Penguatan UMKM Dukung Pemilu Damai 2024

IDENUSANTARA.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka menciptakan pemilu yang damai di tahun 2024.

FGD yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelkam Polda NTT pada hari Senin (30/10/2023) dengan melibatkan pelaku UMKM di kota Kupang dan Kabupten Kupang dengan mengusung Tema "Optimalisasi Peran Lembaga Asosiasi dan Istansi dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat UMKM guna Menciptakan Pemilu yang Damai Menuju Indonesia Maju di Provinsi NTT".

Kepedulian Direktorat Intelkam Polda NTT terhadap penguatan UMKM sebagai wujud menciptakan pemilu yang damai, pemilu yang gembira dan aman.

Polda NTT Gelar FGD Penguatan UMKM Dukung Pemilu Damai 2024 (Foto Pribadi)

Kombes Pol Jan Makatita, S.I.K dalam sambutan pembuka kegiatan FGD mengungkapkan Dir Intelkam merasa peduli dan berperan aktif dalam meningkatkan UMKM di NTT. 

Menurut Jan Makatita, UMKM merupakan salah satu indikator perekonomian yang perkembangannya sangat pesat dan sangat dirasakan kemanfaatannya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam siaran pers tanggal 1 Oktober 2022 menyampaikan bahwa peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99 % dari keseluruhan unit usaha.

Makatita menambahkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5 %, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9 % dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dalam perkembangannya, UMKM mampu menekan laju inflasi di suatu daerah serta meningkatkan PAD.

Ini menunjukan bahwa para pelaku UMKM adalah subjek yang sangat penting dalam penyediaan lapangan kerja di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menekan angka pengangguran.

Lebih lanjut Makatita menguraikan bahwa saat ini kita sedang berada dalam tahapan menuju kontestasi politik tahun 2024. Politik dapat menjadi faktor pengubah bagi seluruh aspek kehidupan, tanpa terkecuali aspek ekonomi, maka dorongan terhadap partai politik untuk memberdayakan UMKM pada setiap tahapan politik akan sejalan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat.

Momentum Pemilu 2024 seharusnya menjadi salah satu pendorong membaiknya kondisi bisnis UMKM. Sebagian besar pengeluaran para peserta pemilu juga dihabiskan untuk biaya kampanye yang meliputi biaya pengadaan alat-alat kampanye dan publikasi umum. Masa di mana para peserta Pemilu akan mengeluarkan banyak biaya tersebut perlu disikapi dengan positif. Lonjakan permintaan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan pelaku UMKM dan kualitas barang/jasa yang ditawarkan/disiapkan.

Di sisi lain, para pelaku UMKM juga harus memiliki kemampuan untuk memilah hal-hal negatif yang mungkin terjadi pada saat proses pentahapan politik. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia bahwa tidak ingin pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi komoditas politik pada tahun politik seperti saat ini sesuai dengan sambutannya pada saat pemberian NIB kepada perwakilan pelaku UMKM.

"Dengan kegiatan FGD ini diharapkan pelaku UMKM memperoleh kemampuan untuk memilah hal-hal negatif yang diprediksikan terjadi pada saat proses pentahapan politik sehingga dapat menghindari praktek _negatif campaign" Harap Makatita.

Dalam FGD tersebut menghadirkan narasumber dari (1) Kadin NTT, Mercy Siubelan (Peran Kadin dalam Pendampingan dan Pengembangan UMKM Guna Menciptakan Pemilu Damai),K (2) Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Nakertrans Provinsi  NTT, Adi E..Mandala, M.Si (Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat), (3) HIPMI Provinsi NTT, Filmon Loasana (Peran HIPMI dalam membangun sinergitas antar pengusaha dalam membangun perekonomian masyarakat dan menciptakan pemilu damai di Provinsi NTT, (4) 

Moderator yang memimpin FGD yaitu Amir Kiwang, S.Sos.,M.Si. dengan mpeserta yang hadir dari