Kepala KSOP juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera meluncurkan kerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur zona dan tarif resmi bagi taksi pelabuhan, termasuk membuka pendaftaran bagi taksi nonresmi agar mendapatkan legalitas.
Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya secara resmi, sehingga klaim sulit diproses.
Kedua lembaga tersebut berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan dan mendampingi buruh dalam proses administratif.
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pemerintah, penyerahan dokumen tuntutan buruh, dan foto bersama.
Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat solidaritas.
Artikel Terkait
Membanggakan, Anggota Ditintelkam Polda NTT Meraih 4 Kali Juara Nasiona Cabor Taekwondo
Mantan Camat Boleng Ditahan,Masyarakat Boleng Apresiasi Kerja Kejati NTT, Kejari Labuan Bajo dan Polda NTT
Pulihkan Psikologi Anak; Polda NTT Dampingi Bocah Korban Penganiayaan di So"e
Polda NTT Sabet Piala dan Tiga Piagam Pada Ajang Kompolnas Awards 2023
Polda NTT Gelar FGD Penguatan UMKM Dukung Pemilu Damai 2024
Upaya Polda NTT untuk Mewujudkan Pilkada 2024 yang Kondusif dan Tertib
Antisipasi Unjuk Rasa, Polda NTT Tingkatkan Kesiagaan Usai Hasil Pemilu 2024
Polda NTT Mendukung Terhadap Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025.
Polda NTT Tegas! Anggota Polri yang Terlibat Kekerasan di Polres Malaka Akan Ditindak Sesuai Aturan
Polda NTT Tetapkan Fani sebagai Tersangka