Putri Efhira Farhatunnisa: Bacaleg Mantan Koruptor, Bagaimana Menurut Islam?

Salah satunya adil dan mampu dalam artian memiliki kapasitas seorang pemimpin. Contohnya saja Talut pada masa Nabi Daud AS, ia dipilih menjadi pemimpin perang melawan Raja Jalut bukan karena hartanya yang banyak, namun karena kapasitasnya.

Contoh lainnya pada saat Rasulullah SAW wafat. Yang menggantikan beliau untuk menjadi kepala negara adalah sayyidina Abu Bakar RA, salah satu dari empat sahabat utama. Bukan Abdurahman bin Auf yang merupakan sahabat terkaya Rasulullah SAW.

Karena Islam tidak meletakkan standar layak atau tidaknya seseorang pada hartanya. Meskipun harta menjadi suatu nilai lebih, tapi nilai kepribadian tetap nomor satu. Islam memandang bahwa yang membedakan manusia hanya ketakwaannya pada Allah, bukan seberapa kayanya atau sebagus apa nasabnya.

Hukum Islam

Selain harus memilih orang yang sholih untuk wakil rakyat, Islam juga mempunyai serangkaian hukum yang tegas dan menjerakan. Tidak ada istilah "hukum bisa dibeli" dalam Islam. Tidak juga pandang bulu, semua dianggap sama.

"....Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman hadd. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya." (HR. Bukhari no. 4304 dan Muslim no. 1688).

Rasulullah sendiri yang mencontohkan ketegasan nya dalam hadist tersebut. Karena yang bersalah memang harus ditindak, begitulah keadilan Islam. Sanksi dalam Islam pun berfungsi sebagai zawajir (pencegahan) dan jawabir (penebus).

Sanksi yang ada bisa membuat seseorang takut untuk berbuat kriminal termasuk korupsi. Dan kalaupun telah berbuat, maka sanksi yang ada bisa menebus dosa sehingga di akhirat kelak tidak akan dihukum atas dosa tersebut.

Menurut kacamata Islam dengan syarat pemimpin yang ada, maka jelas bahwa mantan napi korupsi saat ini tidak layak mengurusi urusan rakyat kembali. Begitupun dengan sanksi dalam Islam, tidak akan membiarkan individu mengulangi kejahatan yang sama.