Idenusantara.com-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa praktik politik tanpa pijakan filsafat berisiko kehilangan arah, di tengah realitas sosial yang majemuk dan penuh dinamika ketimpangan.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero dalam rangka pengukuhan Prof. Dr. Otto Gusti Ndagong Madung sebagai Guru Besar Filsafat Politik di Auditorium St. Thomas Aquinas, Ledalero, Kabupaten Sikka, Sabtu (18/4/2026).
“Tanpa filsafat politik yang dipakai, seluruh kegiatan politik kita hari ini bisa kehilangan arah, karena kompasnya ada di sana,” kata Gubernur Melki.
Ia menilai refleksi filsafat politik menjadi penting bagi Indonesia, termasuk NTT, sebagai ruang kebangsaan yang majemuk dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang beragam. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memunculkan ketimpangan sosial, manipulasi identitas, hingga konflik kepentingan dalam praktik politik.
Gubernur Melki menyoroti adanya jarak yang kerap terjadi antara gagasan ideal dalam filsafat politik dengan praktik politik di lapangan. Ia menyebut, dinamika tersebut merupakan hal yang terus berlangsung dalam perjalanan bangsa.
“Antara gagasan dan praktik itu pasti ada gap. Kadang mendekat, tapi lebih sering menjauh. Ini dinamika yang selalu terjadi,” ujarnya.
Menurut dia, keadilan sosial sebagai nilai utama dalam filsafat politik tidak boleh berhenti pada tataran konsep, pidato, atau desain sistem, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata pemerintahan yang dirasakan masyarakat.
“Keadilan sosial tidak cukup tampil dalam pidato atau desain sistem politik. Dia harus hadir dalam praktik yang nyata di tengah masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Berantas Judi Online dari Dalam, Propam Polres Manggarai Barat Geledah Ponsel Personel
Gubernur Melki juga mengakui bahwa pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sering terjebak pada pragmatisme dalam merespons kebutuhan lapangan.
“Kami di politik praktis sering terjebak pragmatisme. Yang penting jalan sesuai kebutuhan, tapi kadang tidak nyambung dengan gagasan besar yang dibangun,” katanya.
Ia menilai ketegangan antara idealitas dan realitas tersebut menjadi ruang penting bagi kontribusi akademisi untuk memberikan kritik dan arah pemikiran bagi pemerintah.
Pada titik itu, Gubernur Melki menegaskan pentingnya membuka ruang publik yang rasional, inklusif, serta terbuka terhadap dialog dan kritik.
