Catatan Politik Senayan: Memahami dan Mendukung Kebijakan Presiden Memulihkan Perekonomian

photo author
Ejhy Serlesnso, Ide Nusantara
- Jumat, 7 Maret 2025 | 05:45 WIB

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2023, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pendapatan dan akses layanan dasar. Melalui penerapan kebijakan ekonomi yang inklusif, Presiden Prabowo berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Program pengembangan ekonomi lokal yang diarahkan pada peningkatan kapasitas UMKM, misalnya, menjadi salah satu cara yang dipilih Presiden Prabowo untuk menjamin akses ekonomi yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan yang tepat, Presiden yakin UMKM dapat berkontribusi lebih besar bagi produk domestik bruto (PDB) negara.

Ciri lain dari kebijakan ekonomi Presiden Prabowo adalah selalu berpijak pada konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berpijak pada konstitusi, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. Sebaliknya, setiap kebijakan ekonomi harus juga memberikan manfaat yang besar bagi semua elemen masyarakat.

Baca Juga: Soal Kasus Korupsi Pertamina, Erick Thohir; Bukan Kecolongan dan Bakal Review Total

Misalnya, kebijakan tentang pembatasan devisa hasil ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil ekspor dapat digunakan secara optimal untuk membangun perekonomian nasional. Dengan melakukan pembatasan, pemerintah berusaha untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada devisa asing dan meningkatkan penggunaan sumber daya ekonomi lokal.

Kebijakan lain yang merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo menerapkan pasal 33 UUD 1945 adalah pembentukan Bank Emas atau Bullion Bank. Bank Emas fokus pada pengelolaan aset emas milik negara. Kebijakan ini bertujuan memfasilitasi akses masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi dan tabungan yang aman. Menurut Data Kementerian ESDM, produksi emas Indonesia mencapai 120 ton pada tahun 2024. Dengan adanya Bank Emas, nilai tambah dari pengolahan emas diperkirakan akan meningkat sebesar 30 persen pada tahun 2025.

Untuk memperkuat pondasi perekonomian nasional itu, pilihan kebijakan dan pendekatan yang dirumuskan Presiden Prabowo relevan dengan perubahan zaman yang saat ini sarat dengan ketidakpastian. Dari rangkaian kebijakan itu, terkandung pula ajakan dari Presiden Prabowo kepada seluruh elemen bangsa untuk secara bertahap mau menunjukan keberanian membangun kemandirian.

Langkah awal membangun kemandirian itu adalah memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi pada sektor perekonomian nasional saat ini. Tak hanya memberi kesempatan kepada pemerintahannya untuk mulai bekerja, tetapi Presiden Prabowo juga sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen Bangsa.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ejhy Serlesnso

Tags

Rekomendasi

Terkini

X