Idenusantara.com-Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada masyarakat pada tahun 2025.
Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat prasejahtera, khususnya di tengah tekanan harga bahan pokok yang terus naik.PKH serta BPNT adalah program bansos reguler yang rutin diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tiap tahun. Tahap pertama penyaluran dimulai awal Maret, ditargetkan selesai akhir April.
Baca Juga: Bareskrim Polri Ungkap Modus Teror Kepala Babi di Kantor Tempo
Siapa Yang Berhak Menerima?
Penerima bantuan PKH dan BPNT adalah masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi sejumlah kriteria. Untuk PKH, bantuan diberikan kepada ibu hamil, anak usia dini, siswa SD hingga SMA, penyandang disabilitas berat, serta lanjut usia.Sementara itu, BPNT menyasar keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap atau berada di bawah garis kemiskinan.
Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik senilai Rp200.000 per bulan yang bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung terdekat.
Baca Juga: Bupati Sedaratan Flores Hadiri Panen Jagung di Manggarai Timur
Jadwal Pencairan
PKH disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun: Maret, Juni, September, dan Desember.
BPNT dicairkan tiap bulan. Dalam praktiknya, pencairan bisa dirapel dua hingga tiga bulan sekaligus, tergantung kesiapan data maupun koordinasi di lapangan.
Proses pencairan dilakukan melalui rekening Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia, khususnya bagi wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan.Masyarakat bisa mengecek status penerima bansos melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan alamat sesuai KTP.
Baca Juga: Ketahui Ini Dia Perbedaan Beer dengan Rum
Harapan Dan Tantangan
Meski program ini dinilai sangat membantu, sejumlah tantangan masih kerap terjadi, mulai dari data ganda, nama yang tidak valid, hingga keterlambatan pencairan.Kemensos terus berupaya memperbaiki data penerima secara berkala agar bantuan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga mendorong transparansi dalam pendistribusian bantuan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.Bansos PKH serta BPNT masih menjadi program utama pemerintah untuk menjaga daya beli warga kurang mampu.
