Kemenkum Catat Capaian Gemilang: 99,68 Persen Layanan Hukum Terselesaikan dalam Setahun

Baca Juga: Gubernur NTT : Sinergi Tiga Batu Tungku Kunci Peningkatan Mutu Pendidikan di NTT

Capaian tersebut didukung oleh peluncuran aplikasi e-Harmonisasi, yang mempermudah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengajukan, meninjau, serta menyelaraskan rancangan regulasi secara digital dan terdokumentasi.

Aplikasi ini juga membuka ruang partisipasi publik, karena masyarakat dapat memberi masukan langsung terhadap rancangan peraturan yang sedang dibahas.

Sementara itu, pada sektor Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkum menunjukkan capaian luar biasa dengan penyediaan 6.507 bantuan hukum litigasi dan 2.372 bantuan hukum non-litigasi kepada masyarakat kurang mampu.

Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang menjadi ujung tombak layanan hukum di tingkat desa bahkan melampaui target. Dari target 7.000 unit, hingga Oktober 2025 telah berdiri 40.714 Posbankum di seluruh Indonesia.

Posbankum memberikan empat layanan utama, yaitu informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi, serta rujukan advokat, yang didukung oleh penyuluh hukum, mahasiswa magang, aparat desa, hingga Babinsa dan Babinkamtibmas.

Baca Juga: Kabar Gembira Bagi Petani se-Indonesia Pertama Kali Dalam Sejarah, Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20 Persen

Selain di bidang pelayanan publik, Kemenkum juga mencatat kemajuan dalam reformasi birokrasi dengan indeks mencapai 90,38, menunjukkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi hasil. 

Kemenkum juga mencatat penggunaan produk dalam negeri mencapai 72,88 persen, sejalan dengan kebijakan nasional penguatan ekonomi domestik.

Dari sisi pengembangan SDM, sebanyak 50.231 peserta telah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan Kemenkum, baik melalui webinar, MOOC, Community of Practice (CoP), hingga metode pembelajaran hybrid.

Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan, seluruh capaian tersebut merupakan wujud nyata transformasi birokrasi di sektor hukum.

"Kemenkum akan terus berbenah dan menjadi pilar hukum yang kuat bagi pemerintahan baru. Fokus kami adalah digitalisasi layanan, transparansi, dan perluasan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegasnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, Kemenkum dinilai telah menegaskan diri sebagai salah satu kementerian dengan kinerja terbaik, baik dari sisi pelayanan publik maupun inovasi hukum nasional.