Pasal Hilang, Peran SH Disembunyikan? Kuasa Hukum Gugat Dakwaan Jaksa dalam Sidang Pencabulan Reo

"Kalau pasal itu dicabut, kita harus bertanya: siapa yang dilindungi? Mengapa tiba-tiba peran orang lain dihapus?"tambahnya.

Kuasa hukum menilai bahwa tindakan ini dapat menimbulkan kesan adanya intervensi atau manipulasi hukum. Dalam pandangan mereka, penghilangan pasal bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan berpotensi merusak keseluruhan konstruksi perkara.

Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan Desa, Mahasiswa UNIKA Ruteng dan Kelompok Tani Sulap Lahan Tidur Jadi Tanah Subur

Peran Krusial SH yang Diduga Disembunyikan

Dalam dakwaan JPU, nama SH memang disebut dalam bagian kronologi. SH disebut sebagai orang yang pertama kali menghubungi korban AI melalui WhatsApp, menjemputnya dengan sepeda motor, dan membawanya ke Pantai Jangkalang pada malam 25 Maret 2025. Di sana, SH yang kemudian menghubungi terdakwa S dengan pesan yang menyebut sudah membawa "perempuan nakal".

Bagi kuasa hukum, kronologi ini menunjukkan peran SH bukanlah sekadar saksi pasif, melainkan pelaku aktif yang seharusnya turut dimintai pertanggungjawaban pidana.

"Berdasarkan uraian JPU sendiri, jelas SH adalah pihak yang membuka jalan terjadinya tindak pidana. Bahkan sebelum terdakwa S datang, SH sudah lebih dulu melakukan tindakan cabul terhadap korban," ujar Syuratman.

Baca Juga: Kukuhkan Bunda PAUD Provinsi NTT, Gubernur Melki; Bunda PAUD Motor Penggerak Pendidikan

Namun yang mengherankan, peran SH tidak dijabarkan secara detail dalam dakwaan. Perbuatannya terhadap korban hanya disebut sepintas, tanpa uraian yang jelas, seolah-olah ditutupi.

"Ada inkonsistensi. Di satu sisi JPU menyebut nama SH, tapi di sisi lain perannya dikaburkan. Ini merugikan posisi terdakwa karena fakta sebenarnya tidak diungkap utuh," imbuh kuasa hukum.

Dugaan Peran Muncikari

Lebih jauh, kuasa hukum menilai bahwa berdasarkan kronologi, SH bukan hanya pelaku pendamping, melainkan berperan layaknya muncikari. Hal itu merujuk pada Pasal 296 KUHP, yang menjerat orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain.

"Ketika SH membawa korban ke lokasi terpencil lalu menghubungi S untuk datang, itu bukan sekadar menemani, tetapi mengarah pada perbuatan memfasilitasi. Ini memenuhi unsur muncikari," tegas Syuratman.

Baca Juga: SMP Negeri 10 Kota Komba Dapat Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung, Kepsek: Terima Kasih Pemda Matim

Jika tudingan ini benar, seharusnya SH diproses dengan dakwaan terpisah yang menjeratnya sebagai pihak yang turut serta atau bahkan sebagai inisiator. Fakta bahwa SH hanya dihadirkan sebagai saksi memperkuat dugaan adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara.